PANGKALPINANG - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan advokasi dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dalam sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Kota Pangkalpinang, yang diselenggarakan di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (09/03/2020)
Analis Pengamanan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wediarto mengungkapkan bahwa masalah air bersih dan sanitasi bukan hanya kewajiban dinas kesehatan.
"Semua sektor diharapkan ikut andil dalam mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN ini," ujar Wedi.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kolaborasi pendanaan dari berbagai pihak seperti perangkat daerah terkait, termasuk lembaga zakat dan sektor pembiayaan lainnya dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).
"Dari 1.366.735 jiwa jumlah penduduk se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 85,06 persen atau 1.142.532 jiwa," lanjutnya.
Untuk air minum dan akses sanitasi yang layak, tambahnya, sebesar 92,99 persen atau 1.233.219 jiwa. "Data ini berdasarkan rekapitulasi laporan program seksi kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019," ujar Wedi.
"Pertemuan advokasi STBM lintas sektoral ini sangat strategis untuk meningkatkan percepatan pencapaian lima pilar STBM untuk meningkatkan derajat kesehatan masayarakat dan mencegah risiko stunting dan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi," ungkapnya.
Sementara Analis Pengamanan Lingkungan Dinkes Babel, Asmiani menjelaskan bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. "Ketersediaan sarana air minum dan sanitasi merupakan tolak ukur keberhasilan bangsa. Terlebih, akhir-akhir ini merebak isu stunting yang salah satu faktor determinannya adalah ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi yang layak," jelasnya.
"Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri tidak semua masyarakat dapat mengakses air bersih dan sanitasi. Salah satu faktor yang melatar belakanginya adalah masalah ekonomi dan perilaku," lanjut Asmiani.
Pada tahun 2019, tambah Asmiani, Baznas sudah membantu melalui dana zakat untuk membangun sarana sanitasi bagi masayarakat miskin yang tersebar di enam kabupaten kota. "Begitu juga dengan Dinas Perkim dan PU Cipta Karya melalui perogram padat karya h penyediaan sarana air bersih serta sanitasi, misalnya melalui kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat dan sanitasi berbasis masyarakat," imbuh Asmi.
Untuk tahun 2020, kami bersama menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. "Tidak hanya sarana dan prasarana, kami juga akan melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya STBM bagi kesehatan. Dengan demikian, kita berharap terjadi perubahan perilaku masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masayarakat," pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Baznas, Bappeda, Dinas Pu, Dinas Perkim, Dinas Kehutanan, DPMD, Camat Kota Pangkalpinang, dan APDESI.
