PANGKALPINANG – Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dinkes Babel) menggelar dua agenda strategis pada Kamis (11/6/2026) untuk merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria yang melanda wilayah tersebut. Agenda diawali dengan Rapat Inisiasi Pembentukan Forum Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor di Tingkat Provinsi, yang kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) khusus mengenai penanggulangan KLB di Kabupaten Bangka.
Pertemuan bertempat di Ruang Pertemuan Dinkes Babel dibuka oleh Kepala Dinkes Babel, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Lucia Shinta Silalahi. Beliau menekankan bahwa meskipun status eliminasi malaria telah dicapai di enam dari tujuh kabupaten/kota, tren kasus justru menunjukkan lonjakan signifikan di tahun 2026.
"Tercatat 116 kasus di Kabupaten Bangka, 3 kasus di Bangka Tengah, dan 3 kasus di Bangka Barat yang dipicu oleh lemahnya surveilans migrasi pada kelompok masyarakat berisiko tinggi seperti penambang," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu adanya penguatan koordinasi antarlintas sektor. "Untuk mendukung program malaria dan mitigasi kasus, agar status eliminasi malaria di kabupaten/kota dapat terjaga kembali," tegasnya.
Selain memperketat pemantauan mobilitas penduduk di jalur transportasi darat dan pelabuhan, Lucia juga menekankan perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.
"Kolaborasi dengan pemerintah kecamatan/desa, dinas lingkungan hidup, perhubungan, pihak pelabuhan, aparat wilayah, serta seluruh stakeholder terkait dianggap krusial untuk mendukung pengendalian malaria dan kewaspadaan dini terhadap potensi KLB di masa mendatang," harapnya.
Pada sesi siang, dilakukan FGD yang membedah penanganan teknis KLB di Kabupaten Bangka.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Meiristia Qomariah memaparkan bahwa erdasarkan data per 11 Juni 2026, kasus malaria di Kabupaten Bangka telah mencapai 116 orang.
"Sebaran terbanyak di Kecamatan Belinyu. Tantangan utama yang dihadapi adalah mobilitas penambang yang tinggi dan sulit dikontrol, serta perlunya penentuan lokasi penularan yang presisi untuk efektivitas pengobatan," ujarnya.
"Dinkes Provinsi bersama tim Kabupaten Bangka merumuskan langkah tindak lanjut berupa pendekatan Mass Drug Administration (MDA) atau Intermittent Preventive Treatment in Focus (IPTF) bagi pekerja tambang," lanjutnya.
"Rencana aksi ini mencakup pelatihan kader di tingkat puskesmas, pembuatan mikroplanning, hingga penguatan surveilans di pintu masuk wilayah," ujarnya.
"Metode penanggulangan KLB malaria di Kabupaten Bangka akan diputuskan setelah berkoordinasi matang dengan tim Kabupaten Bangka bersama lintas sektor terkait," pungkas Meiristia.
