PANGKALPINANG - Tanggap bencana, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyosialisasikan ketersediaan kesehatan reproduksi warga terdampak. Kegiatan Sosialisasi Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan di Hotel Grand Manunggal, mulai 03 hingga 05 Agustus 2022.
Saat membuka kegiatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dr. Andri Nurtito, MARS mengatakan bahwa pada situasi krisis kesehatan, ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi seringkali terabaikan. (03/08/2022)
"Padahal kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi tetap ada, bahkan meningkat. Pada saat bencana, tetap ada ibu hamil yang sewaktu-waktu akan melahirkan, bahkan berisiko mengalami komplikasi maternal dan harus segera mendapat pertolongan yang adekuat," lanjut Andri.
Andri menegaskan bahwa dengan mengintegrasikan paket PPAM kesehatan reproduksi ke setiap upaya penanggulangan krisis kesehatan, pelayanan kesehatan reproduksi serta hak reproduksi setiap individu dapat terpenuhi dan tersedia, khususnya kelompok rentan.
"Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi di lapangan, diperlukan berbagai macam ketersediaan logistik, baik untuk individu, tindakan medis terdiri atas bahan habis pakai, obat, alat kesehatan, maupun sarana penunjang lainnya," tutur Andri.
"Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik ini harus dilakukan dengan baik, dimulai dari prakrisis/bencana, saat krisis, hingga pasca krisis kesehatan," ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Hastuti menjelaskan bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, diperlukan dukungan logistik kesehatan berupa kelengkapan pendukung kesehatan perorangan, misalnya hyegiene kit dan family kit.
"PPAM kesehatan reproduksi merupakan serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus segera dilaksanakan pada tanggap darurat kesehatan krisis kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa kelompok rentan," jelasnya.
"Selain melibatkan penanggungjawab kesehatan keluarga dan gizi serta pelayanan HIV puskesmas, organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia, peran lintas sektor dan lintas program sangat diperlukan," ujar Hastuti.
Oleh karena itu, lanjutnya, kami mengikutsertakan DP3ACSKB, Bapelitbang, BKKBN, Politeknik Kesehatan, dan BPBD dalam kegiatan ini. "Semoga komitmen dan tindaklanjut terkait PPAM kesehatan reproduksi yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan provinsi dapat terlaksana sebaik-baiknya," pungkas Hastuti.
