PANGKALPINANG - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dr. Andri Nurtito, MARS menegaskan bahwa up grading kader mutlak dilakukan dalam melaksanakan revitalisasi posyandu. Hal ini diungkapkannya saat membuka kegiatan Pertemuan Pembinaan Posyandu dalam rangka Revitalisasi Posyandu Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diselenggarakan di Hotel Sun pada Senin (07/11/2022).
"Kader harus terampil dan mempunyai kompetensi dalam mengelola posyandu. Keberadaan posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat," jelas Andri.
"Apalagi hal ini terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak. Peran dan dukungan pemerintah kepada posyandu melalui puskesmas sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan di posyandu," ujarnya.
Menurutnya, Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. "Posyandu berperan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi," tutur Andri.
Tidak kalah penting, lanjut Andri, segenap jajaran tim penggerak PKK juga dapat meningkatkan bimbingan, penyuluhan, serta pendampingan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan posyandu di wilayahnya.
"Jika proses ini dapat berlangsung, pada akhirnya kader sebagai ujung tombak pengelolaan posyandu akan menjadi terampil dan termotivasi meningkatkan perannya dalam posyandu. Langkah ini dapat menjadi kunci keberhasilan kegiatan posyandu selanjutnya," harap Andri.
Sementara, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dr. Hastuti, M.Sc menjelaskan bahwa berdasarkan data program bidang kesehatan masyarakat, jumlah posyandu aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.116 posyandu dengan posyandu aktif sebanyak 798 (71,5)%.
"Kegiatan pengembangan di posyandu saat ini tidak hanya pada kegiatan kesehatan ibu dan anak, gizi, dan KB saja, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat," ujar Hastuti.
"Misalnya, Bina Keluarga Balita (BKB), pendidikan anak usia dini (PAUD), ekonomi keluarga, koperasi, keagamaan, penyuluhan pengendalian penyakit menular, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan pertanian," lanjutnya.
"Upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan menumbuhkembangkan posyandu merupakan langkah yang tepat. Kita perlu meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi," pungkasnya.
