PANGKALAN BARU – Pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu dapat terpenuhi dengan menggunakan sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM). Dengan aplikasi ini, kebutuhan intervensi dalam penguatan surveilans gizi melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG) dapat dilakukan by name by address. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat membuka kegiatan Hasil Surveilans Gizi Melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 di Hotel Sol Marina (17/12/2018).
“Penggunaan e-PPGBM bertujuan agar tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih mudah dalam mengamati permasalahan gizi di wilayah mereka untuk selanjutnya mengambil keputusan terhadap dan tindakan apa yang akan dilakukan, baik secara komunitas maupun individu,” jelas Yulizar.
Sebagaimana kita sadari bersama, lanjut Yulizar, bahwa dalam upaya perbaikan gizi masyarakat, khususnya gizi anak, dibutuhkan program multisektoral yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting adanya ketersediaan data secara akurat dan berkelanjutan.
“Pada tahun ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan Provinsi, telah melaksanakan kegiatan surveilans gizi melalui e-PPGBM yang dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota. Informasi status gizi balita by name by address dari e-PPGBM ini diharapkan dapat tindaklanjuti oleh semua sektor guna menjadi dasar penyusunan rencana intervensi dengan lintas program dan sektor untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi masalah gizi,” ungkap Yulizar.
“Informasi besaran masalah gizi dan determinannya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan intervensi yang akan dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” lanjutnya.
Sependapat dengan Yulizar, Mulyono Susanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan bahwa untuk mendukung ketersedian data balita dan ibu hamil secara lengkap dan berkelanjutan serta kegiatan e-ppgbm tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan penguatan program kegiatan terkait.
“Misalnya, membangun sistem informasi posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta memperkuat fungsi dasawisma pada PKK. Demikian juga dengan program sejenis pada perangkat daerah terkait lainnya,” ungkap Mulyono.
Menurut Mulyono, berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2013, masalah kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan angka stunting pada bawah lima tahun (balita), yaitu sebesar 37,2%.
“Angka ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO), yaitu sebesar 20%. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri bahwa diketahui angka stunting sebesar 28,7%. Kabupaten Bangka Barat dan Bangka menjadi salah satu yang termasuk 160 kabupaten yang tinggi angka stuntingnya dan menjadi lokus intervensi stunting,” lanjutnya.
“Informasi perkembangan secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan mengenai status gizi dan kinerja gizi yang bersifat agregat di suatu wilayah, khususnya di kabupaten dan kota telah diperoleh melalui kegiatan survei PSG yang dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2017. Namun, data berdasarkan individu sampai saat ini belum dapat dikumpulkan. Oleh karena itu, dengan data by name by address dengan e-PPGBM, intervensi selanjutnya akan lebih mudah dilakukan,” jelasnya.
“Diharapkan, nantinya peran pihak terkait yang berlandaskan pada dasar kemitraan dan sinergisme yang dinamis dan tata penyelenggaraan yang baik, sehingga pembangunan kesehatan berhasil guna dan memberi manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, beserta lingkungannya,” pungkas Mulyono.
