MENTOK - Guna mengakselerasi eliminasi malaria tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melibatkan lintas sektor dan lintas program. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Heru Warsito saat membuka Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Komunitas Populasi Khusus di Kabupaten Bangka Barat, yang diselenggarakan di Hotel Koperasi Warga Peltim, Rabu (23/06/2021).
"Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Kita harus bahu-membahu dengan sektor lain yang ada di Bangka Barat, dengan tentunya melibatkan kerja sama masyarakat, sekaligus sebagai objeknya," ungkap Heru.
Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Binadiawan menyatakan bahwa dirinya optimis Bangka Barat dapat mewujudkan eliminasi malaria pada tahun 2023. "Kita akan menerapkan strategi pendekatan yang dilakukan oleh lintas program dan lintas sektor dengan cara pembagian peran antar lintas sektor dan dilaksanakan secara masif sehingga dapat mewujudkan eliminasi malaria tersebut," ungkap Binadiawan.
Camat Parit Tiga, Madarisa menuturkan bahwa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Paritiga, terdapat dua desa dengan kasus malaria tertinggi, yaitu Penganak dan Jebu Laut. "Kendala yang dihadapi untuk menuju Kampung Bebas Malaria (KBM) adalah camp atau tempat tinggal yang masih banyak terdapat perindukan malaria. Pembukaan lahan tambang di sekitar desa menyebabkan tempat untuk nyamuk berkembang biak," ujar Madarisa.
"Kendala utamanya adalah pendataan oleh Rukun Tetangga (RT) atau aparat desa tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan pendatang tidak melapor ke RT," lanjut Madarisa.
"Oleh karena itu, harus ada peningkatan peran masyarakat desa untuk peduli terhadap lingkungan dan penjagaan terhadap diri dan keluarga untuk menurunkan, bahkan menghilangkan kasus malaria yang ada di desa tersebut, bahkan di Bangka Barat," harap Madarisa.
Dalam pertemuan yang bertema Bersama Mewujudkan Eliminasi Malaria ini, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Astried Ira Ajeng menjelaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah menuju eliminasi malaria di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023.
"Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten terakhir yang belum eliminasi malaria. Kita harapkan pada tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi provinsi eliminasi malaria," tutur Astried.
Kepala Seksi P2M Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Evalusi menjelaskan bahwa kasus malaria di Bangka Barat khususnya mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dilihat dari data tahun 2020, yaitu sebanyak 179 kasus.
"Data terakhir pada bulan Mei 2021, terdapat sebanyak 30 kasus. Tentunya, hal ini diiringi dengan inovasi yang dilakukan Pemerintah Bangka Barat dengan pembentukan tim Kampung Bebas Malaria (KBM), yang melibatkan lintas sektor dan lintas program serta mitra potensial," ungkap Evalusi.
"Inovasi ini memberikan kontribusi terhadap penurunan kasus yang cukup baik serta memberikan efek yang positif terhadap pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kasus malaria di Kab. Bangka Barat. Salah satu pemberdayaan masyarakat yang dibentuk adalah kelompok sadar kesehatan (pokdarkes), yang berperan penting dalam upaya penurunan kasus malaria di tingkat desa," ujarnya.
Sementara itu, narasumber Subdit Malaria Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riskha Tiara Puspadewi mengatakan bahwa strategi pencegahan dan pengendalian malaria di daerah khusus, antara lain dengan cara mengidentifikasi dan mapping daerah fokus aktif serta faktor risiko penularan dan mitra.
"Diperlukan juga koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan mitra potensial. Pencarian dan pengobatan kasus dilakukan secara aktif dan itensif. Demikian juga dengan memperkuat sistem surveilens, menyosialisasikan adanya kegiatan surveilans migrasi ke target sasaran melalui mitra potensial serta membangun mekanisme pencatatan dan pelaporan yang baik," rinci Riska.
"Hal yang paling tepat dilakukan adalah pemberdayaan kader malaria desa yang akan dilatih pada Agustus mendatang. Pelibatan kader di desa ini merupakan salah satu cara percepatan pencapaian eliminasi malaria di Bangka Barat. Jika beberapa langkah di atas diterapkan dan ditindaklanjuti, didukung dengan kepedulian dari semua lintas, eliminasi malaria dapat diwujudkan, " pungkas Riska.
