UU No. 36 Tahun 2009: Fasyankes Wajib Memiliki Izin

PANGKALPINANG – Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Sugiarto, Kepala Seksi Peralatan Primer Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat memaparkan materi Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam acara Sosialisasi dan Advokasi Perizinan dan Registrasi Fasilistas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Sun – Pangkalpinang (10/03/2017).

“Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai jenis fasilitas pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Dikatakan oleh Sugiarto, dalam pemberian izin, pemerintah harus mempertimbangkan ketentuan mengenai penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan ini juga meliputi lintas sektoral, antara lain yang kementerian atau lembaga yang menangani lingkungan hidup, pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral, tenaga kerja, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. “Pengelolaan sarana, prasarana, dan alat  kesehatan sesuai standar dalam mendukung akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas persyaratan izin pendirian dan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan, registrasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan izin persyaratan teknis  dari lintas sektoral. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, pelayanan kesehatan  yang berkualitas sesuai dengan pedoman dapat terwujud,” lanjutnya.

Rahmi Purwaningsih, Kepala Seksi Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer menambahkan bahwa izin setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan diberikan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya dan menteri untuk fasilitas tertentu. “Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat,” jelasnya.

Beliau juga merinci jenis pelayanan kesehatan. “Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan menteri.

Membahas tentang Pusat  Kesehatan Masyarakat, Sugiarto menjelaskan bahwa penyelenggaraannya perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan kesehatan sosial nasional. “Berdasarkan beberapa pertimbangan inilah selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dikeluarkan,” lanjutnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. “Paradigma sehat menjadi salah satu aspek kebijakan pemerintah yang mendasari pendirian Puskesmas. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat, serta memprioritaskan pencegahan, juga penyembuhan dan pemulihan kesehatan,” jelasnya. (ACH)

Sumber: 
Humas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Adinda Chandralela
Tags: 
UU No. 36 Tahun 2009; fasilitas pelayanan kesehatan; fasyankes; pelayanan kesehatan; registrasi; advokasi

Berita

12/01/2018 | Bidang Pelayanan Keseha...
12/01/2018 | Humas Dinas Kesehatan P...
10/01/2018 | Dinas Kesehatan Provins...
24/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
12/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
12/10/2017 | Bidang Kesehatan Masyar...
12/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
19/09/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...