Tim Penilai Cepat Status Kesehatan Harus Siap Siaga saat Bencana

PANGKALPINANG – Kesiapan tim penilai cepat status kesehatan merupakan salah satu prioritas yang harus ada untuk melakukan penilaian cepat saat terjadi bencana. Hal ini ditekankan oleh Mulyono Susanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat membuka Pertemuan Penguatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan di Hotel Sun-Pangkalpinang. (02/10/2017)

“Tim tersebut harus dapat memberikan rekomendasi secara cepat, tepat, dan komprehensif kepada pengambil kebijakan dalam krisis kesehatan (kepala dinas kesehatan) sehingga pemberian bantuan pelayanan kesehatan dalam situasi krisis dapat terakomodasi, baik jumlah sumber daya manusia maupun kapasitasnya.”

Beliau menyebutkan kejadian krisis kesehatan akibat bencana tahun 2017 sampai dengan bulan September 2017 adalah 180 kali kejadian dengan jumlah korban terdampak sebanyak 1.610 KK dan 23.005 jiwa serta korban meninggal 16 orang.

Lebih lanjut, beliau mencontohkan kasus kejadian terkini krisis kesehatan akibat bencana banjir di Pulau Belitung Juli 2017 lalu. “Kondisi terparah melanda Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Sebagian besar aktivitas pemerintahan, perekonomian dan kehidupan masyarakat secara umum terganggu dan status bencana pun kemudian ditetapkan sebagai bencana provinsi,” jelasnya.

“Berkaca dari pengalaman  tersebut dan upaya yang telah dilakukan klaster kesehatan provinsi dan kabupaten dalam situasi krisis tersebut, masih dijumpai beberapa hal yang seharusnya telah disiapkan dan dikoordinasikan dengan baik sehingga klaster selalu memiliki kesiapsiagaan tinggi menghadapi potensi kejadian krisis kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tegasnya.

Muhammad Henri, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  menambahkan bahwa untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan suatu sistem informasi dan pelaporan krisis kesehatan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. “Dengan demikian, hasil rekomendasi tim penilaian cepat kesehatan diharapkan dapat diterima dan diketahui pengambil kebijakan sehingga perlu dibangun suatu jejaring kerja maupun alat/media dalam pencatatan dan pelaporan dalam situasi krisis,” lanjutnya. (02/10/2017)

“Penanggulangan krisis kesehatan telah diajukan sebagai standar pelayanan minimal (SPM) kepala daerah (gubernur) dan tersirat dalam misi ke-6 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah dah perintah daerah untuk melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan,” ujarnya.

Aswind, S.Sos, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan. (02/10/2017). “Kluster pertama dan yang paling penting dalam penanggulangan bencana adalah pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan di lapangan dapat berjalan dengan baik, kegiatan  pertemuan penguatan kapasitas tim reaksi cepat dalam melakukan penilaian cepat dan pelayanan kesehatan seperti ini sangat diperlukan,” pungkasnya. (ACH)

Sumber: 
Humas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Adinda Chandralela