STBP untuk Angka Prevalensi Nasional HIV

PANGKALPINANG - Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) dirancang untuk dapat menangkap angka prevalensi nasional HIV. Kegiatan ini juga untuk dapat memberikan gambaran epidemi yang terjadi pada kelompok populasi paling berisiko di Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulyono Susanto dalam rilis pramasnya. (23/04/2019)

“Dengan tersedianya data tersebut, kita akan mendapatkan gambaran yang lengkap tentang besaran masalah, faktor-faktor penyebab, pengetahuan dan seberapa jauh respons yang telah ada dan diketahui oleh masyarakat,” lanjutnya.

Oleh karena itu, lanjut Mulyono, untuk dapat memberikan gambaran epidemi yang terjadi pada kelompok populasi paling berisiko dalam terjadinya epidemi HIV di Indonesia, STBP dilaksanakan 2-3 tahun sekali secara berkesinambungan, terutama pada lokasi yang sama.

Menurutnya, epidemi HIV secara global masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. “Secara umum, wilayah Indonesia masih berkisar 0,32 persen. Pada beberapa kelompok populasi berisiko tinggi, terlihat peningkatan prevalensi yang signifikan dan stabil sejak tahun 1990-an, terutama pada kelompok wanita penjaja seks, lelaki seks dengan lelaki dan waria,” ujarnya.

“Berdasarkan data laporan Sistem Informasi HIV-ADS dan IMS (SIHA) yang terlaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, pada tahun 2017, jumlah kasus HIV sebanyak 270 dengan 57 kasus AIDS. Pada tahun 2018, jumlah kasus HIV sebanyak 205 kasus dengan 43 kasus AIDS. Kasus HIV masih banyak terjadi di populasi berisiko seperti wanita pekerja seks (WPS) dan pelanggannya. Prevalensi kasus HIV pada kelompok berisiko sebesar 0,8 persen,” jelasnya.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,  Muhammad Henri menjelaskan bahwa pada tahun 2019, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melakukan STBP kembali untuk memperoleh gambaran epidemi nasional yang terjadi pada kelompok populasi paling berisiko.  

“Lokasi kegiatan survei akan dilakukan di 60 kabupaten/kota pada 23 provinsi. Salah satunya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kota Pangkalpinang dengan sasaran WPS dan pelanggan WPS masing-masing 400 responden,” lanjutnya.

“Diharapkan informasi kegiatan survei ini bisa diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan survei ini. Oleh karena itu, perlu koordinasi dan kerja sama antarlintas program dan lintas sektor," pungkas Henri. (ACH)

Sumber: 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penulis: 
Adinda Chandralela
Bidang Informasi: 
Dinkes