Percepat Akses Sanitasi Pangkalpinang, Dinkes Babel dan Kota Audiensi dengan Walikota

PANGKALPINANG - Percepat akses sanitasi Kota Pangkalpinang,  Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang beraudiensi dengan walikota. Pertemuan dilaksanakan di ruang kerja Walikota Pangkalpinang pada Selasa (16/06/2020).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulyono Susanto mengemukakan bahwa guna mempercepat akses sanitasi bagi masyarakat Kota Pangkalpinang, diperlukan peran serta dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. 
"Kita duduk bersama di sini guna mencari jalan keluar agar Kota Pangkalpinang bisa mencapai Open Defecation Free atau ODF, yaitu awal tahun 2021. Pangkalpinang juga menargetkan untuk meraih penghargaan Swastisaba Wistara pada tahun 2021" jelas Mulyono.

"Untuk itu, diperlukan suatu regulasi yang akhirnya bisa menjadi dasar untuk mendorong terwujudnya ODF, dengan harapan dapat menimbulkan gerakan masif di setiap lini masyarakat," lanjutnya. 

"Berdasarkan pemantauan di lapangan, beberapa rumah kontrakan masih memiliki pembuangannya ke selokan, salah satunya di daerah Bukit Merapin," lanjut Mulyono. 

Sementara Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Supri Hatin menjelaskan tentang akses terkini Pangkalpinang.
"Akses sampai saat ini per tanggal 16 Juni 2020 adalah 90 persen. Masih terdapat kurang lebih 600 Kepala Keluarga yang belum mempunyai jamban. Terdapat 3000 jiwa yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS)," jelasnya.

"Sudah ada program Sanimas IDB, kotaku, yang akan membangun septic tank komunal di tiga kelurahan. Semoga akan terealisasi pada akhir tahun 2020. Sementara Baznas sudah membantu sebanyak 10 jamban tahun ini serta melalui donasi sanitasi membangun 30 jamban via Dinas kesehatan," jelas Supri Hatin.

Menanggapi masukan dan saran peserta audiensi, Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyambut baik dan menjelaskan bahwa sebaiknya Dinas Kesehatan menyediakan data progress terbaru yang ada by name by address.
"Hal ini akan mempermudah penanggulangan di tingkat RT dan RW," imbuhnya.

Untuk selanjutnya, imbuh Maulan, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang segera menghitung kebutuhan beserta desain untuk membangun jamban di tiap-tiap lokasi.
"Masalah ini segera dituntaskan dengan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT)," jelasnya.

"Segera berkoordinasi dengan BAPPEDA terkait anggaran pembangunan SPALDT untuk menuntaskan Pangkalpinang ODF 2021. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang juga lebih proaktif dalam menanggapi masalah yang terjadi di lapangan," pungkas Maulana Aklil.

Sumber: 
Bidang Kesehatan Masyarakat
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Bely Triana
Bidang Informasi: 
Dinkes