TANJUNG PANDAN - Pengelolaan data sumber daya manusia kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju tahap finalisasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Suhandri saat membuka Pertemuan Pemutakhiran Data SDMK Tingkat Provinsi Tahun 2019 di Hotel Green Tropical. (25/09/2019)
"Rangkaian tahap pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data SDMK di tahun 2019 sudah hampir rampung. Dokumen ini nantinya akan dimanfaatkan, terutama sebagai data dasar dalam penetapan berbagai kebutuhan," jelasnya.
Selain itu, lanjut Suhandri, data tersebut juga akam menjadi dasar dalam melakukan perencanaan kebutuhan dan pemberdayaan serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan di level kabupaten/kota. "Oleh karena itu, data yang bersumber dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan rumah sakit yang telah berperan serta aktif dalam melaksanakan ini menjadi dasar untuk perencanaan kegiatan SDMK ke depan," lanjutnya.
Suhandri menambahkan bahwa dalam melakukan pengelolaan atau manajemen SDMK, diperlukan informasi berbasis fakta atau gambaran empiris sehingga pengelolaan SDMK dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. "Informasi tersebut dapat disusun menjadi dokumen deskripsi PPSDM kesehatan yang terkait dengan indikator, sumber data SDMK, cara pengelolaan, analisis, dan penyajian data SDMK," imbuhnya.
Oleh karena itulah, lanjutnya, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran yang penting bagi kita semua khususnya dalam melakukan pengelolaan data SDMK.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Azwani mengatakan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan kesehatan nasional, khususnya sumber daya manusia kesehatan yang sesuai kebutuhan baik dalam kualitas maupun kuantitas. "Mulai dari melakukan perencanaan sampai pada manajemen dan pemberdayaan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia," jelasnya.
"Bervariasinya jenis tenaga kesehatan serta luasnya kebutuhan terhadap tenaga kesehatan menuntut adanya manajemen sumber daya manusia yang efisien, efektif, serta produktif. Hal ini berimplikasi secara positif pada pencapaian tujuan program pembangunan kesehatan," lanjutnya.
Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan, menurut Azwani, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki peranan yang sangat penting agar dapat memenuhi kebutuhan SDMK, baik secara jumlah maupun kualitas,. "Berdasarkan kewenangan dan peranan pada setiap tingkatan tersebut, diharapkan pengelolaan data terhadap sumber daya manusia bidang kesehatan yang tersedia di tiap unit layanan," pungkas Azwani.
