Pemprov Harapkan Dukungan Desa untuk Pencapaian SPM Kesehatan

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan dukungan dari seluruh desa dan kelurahan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian SPM bidang  kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Hal ini diungkapkan Mulyono Susanto saat memaparkan materi Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan  Dana Desa untuk Pencapaian  Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa/Kelurahan Percontohan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diselenggarakan dalam kegiatan Rapat Penguatan Sistem Pendataan Terpadu Pemerintahan. (6/07/2017)

“Keseriusan pemerintah provinsi ditunjukkan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44.264 /Dinkes/2017 Tentang Penetapan Desa /Kelurahan Sehat dengan Pendekatan Keluarga Provinsi Kepualaun Bangka Belitung’” lanjutnya.

Beliau melanjutkan bahwa pada tahun 2017, program desa percontohan Gerakan Masyarakat Desa Membangun (GMDM) akan diilaksanakan di setiap dua desa, yang ditunjuk di seluruh kabupaten/kota. “Hal ini bertujuan untuk memberikan data dasar yang diperlukan untuk perencanaan kegiatan bidang kesehatan. Program desa percontohan bertujuan untuk penyusunan anggaran baik dari desa maupun puskesmas guna tercapainya SPM bidang kesehatan,” ujarnya.

Dalam rapat yang dihadiri oleh ratusan kepala desa, lurah, dan camat  Se-Provinsi kepulauan Bangka Belitung ini, Mulyono mengatakan bahwa untuk desa, penganggaran Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) didanai dari dana desa, sedangkan untuk  puskesmas, penganggaran RUK di wilayah desa. Anggaran dana desa digunakan untuk menunjang UKBM.

Dengan dimoderatori oleh Syahrudin Rahmat, Mulyono menjelaskan  bahwa puskesmas melakukan pendataan keluarga di wilayah desa. Selanjutnya, dari hasil pendataan, dilakukan analisa dan intervensi serta pemeliharaan sehingga hasil analisa data tersebut digunakan untuk data dasar usulan kegiatan anggaran desa.

“Diharapkan dua belas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dapat dijalankan dan memenuhi semua unsurnya. Berkaitan dengan ini, perwujudan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga menjadi tanggung jawab lintas sektoral,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Erzaldi Rosman,  Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berharap agar para kepala desa di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing. "Bantuan yang disampaikan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk diri sendiri atau keluarga. Pemerintah provinsi akan berusaha memberikan perubahan yang positif. Manfaatkan penggunaan teknologi informasi sehingga memudahkan kita untuk saling berkomunikasi dalam berkoordinasi," jelasnya.

Selain Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ikut memaparkan materi dalam rapat ini Noviar Ishak, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Darwis Sitorus, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebelum pelaksanaan rapat, di tempat yang sama, dilaksanakan Pelantikan dan pengambilan Sumpah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Etna Estilita, yang dihadiri Kepala BKKBN Republik Indonesia Surya Chandra Surspaty. (ACH)

Sumber: 
Humas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Adinda Chandralela

Berita

12/01/2018 | Bidang Pelayanan Keseha...
12/01/2018 | Humas Dinas Kesehatan P...
10/01/2018 | Dinas Kesehatan Provins...
24/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
12/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
12/10/2017 | Bidang Kesehatan Masyar...
12/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
19/09/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...