MEMBANGUN KAWASAN TANPA ROKOK

Rokok dan produk yang mengandung tembakau digolongkan dalam zat adiktif dalam pasal 113 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut, rokok dan produk yang mengandung tembakau harus diproduksi, diedarkan dan digunakan sesuai dengan standard dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dinyatakan bahwa rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010 menunjukkan bahwa sebanyak 34,7% orang Indonesia merokok dengan rentang umur perokok terbanyak antara 24 tahun – 64 tahun yang rata-rata menghabiskan 1 – 10 batang rokok setiap hari. Berdasarkan Riskesdas 2013, diketahui perilaku merokok penduduk 15 tahun ke atas masih belum terjadi penurunan dari 2007 ke 2013, cenderung meningkat dari 34,2 persen tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 2013. Di Provinsi Bangka Belitung sendiri terdapat 35,2% dari penduduknya yang mempunyai kebiasaan merokok yang berarti lebih tinggi dari prevalensi perokok secara nasional. Data Riskesdas 2010 juga menunjukkan bahwa Provinsi Bangka Belitung merupakan Provinsi dengan prevalensi tertinggi penduduk merokok dengan rata-rata lebih dari 30 batang per hari.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara dengan mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi peredaran dan penggunaan produk tembakau, termasuk rokok. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membentuk Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Daerah.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal harus meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak diperkenankan adanya aktifitas pemakaian, jual beli, iklan dan promosi dan produksi produk tembakau serta tersedianya tempat khusus terbuka untuk merokok yang terhubung dengan udara luar dan jauh dari aktifitas umum.

Sebagai provinsi yang mempunyai prevalensi perokok yang melebihi angka nasional dan konsumsi rokok terbanyak, padahal Bangka Belitung bukan daerah produksi produk tembakau, maka sudah sepantasnya Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang ada, bersama dengan DPRD setempat merumuskan dan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah administrasi masing-masing. Sampai saat ini, baru ada 2 Kabupaten, yaitu Bangka Barat dan Belitung Timur yang memiliki Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan Kabupaten / Kota lain serta Propinsi sendiri belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Keinginan yang kuat dari Pemerintah Daerah dan anggota DPRD untuk membentuk Kawasan Tanpa Rokok menjadi syarat mutlak dalam terwujudnya KTR di Bangka Belitung, karena dalam pembahasan peraturan daerah tentang KTR tentu akan mendapatkan berbagai tantangan dari berbagai pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Hal ini juga terlihat dengan munculnya RUU “Siluman” tentang Tembakau di Prolegnas DPR periode sebelumnya, padahal sebelumnya telah disepakati untuk pengaturan tembakau diatur dalam UU nomo 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012. 

Penetapan KTR harus didasarkan suatu kesadaran bersama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap dampak penggunaan rokok terhadap kesehatan. Tingginya angka perokok pasif, terutama anak-anak dan ibu rumah tangga dimungkinkan di Bangka Belitung dengan banyaknya perokok di dalam rumah atau di dalam ruangan tertutup lainnya. Hal ini akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit akibat rokok yang juga pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia di Bangka Belitung dan meningkatkan biaya kesehatan untuk mengobati penyakit yang terkait rokok.

Penetapan KTR perlu segera direalisasikan, terutama di seluruh fasilitas kesehatan, fasilitas belajar mengajar dan fasilitas umum lainnya. Masing-masing pimpinan instansi dapat membuat peraturan yang ditetapkan bersama tentang Kawasan Tanpa Rokok di dalam lingkup instansinya sendiri dan hal ini telah terwujud di beberapa instansi fasilitas kesehatan dan belajar mengajar di Bangka Belitung.

Meskipun demikian, dalam kenyataan di lapangan masih ditemukan beberapa perokok yang merokok di lingkungan instansi tersebut. Ini menunjukkan bahwa penegakan norma-norma social, seperti keberanian untuk menegur dan keberanian untuk melaporkan perokok kepada petugas yang berwenang masih sangat rendah, yang kemungkinan disebabkan budaya timur yang “menghargai” orang lain, walaupun jelas-jelas sang perokok sendiri tidak menghargai hak orang lain untuk mendapat udara bersih dan hidup sehat. Selain itu, tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran tersebut turut menciptakan suatu ketidakpastian terhadap manfaat KTR tersebut.

Komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan instansi fasilitas tersebut untuk menerapkan KTR juga sangat dibutuhkan. Suatu peraturan tidak akan memberikan daya ungkit dan daya manfaat yang jelas bila tidak disertai dengan komitmen yang kuat dan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang ada, di samping adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Kita semua menyakini bahwa Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai komitmen yang kuat bersama DPRD setempat untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Negeri Serumpun Sebalai yang sama-sama kita cintai. Semoga pembentukan KTR melalui penetapan peraturan daerah dapat segera terlaksana demi anak cucu kita di masa datang.

Penulis: 
Wiwin Efrizal, SST. Gizi, M.Si.Med.
Sumber: 
Kesmas

Artikel

27/01/2017 | Sayang Permatasari, S.Kep.
13/03/2017 | Wiwin Efrizal, SST. Gizi, M.Si.Med
13/10/2017 | Wiwin Efrizal, SST. Gizi, M.Si.Med.
13/05/2017 | Wiwin Efrizal, SST. Gizi, M.Si.Med.
13/07/2017 | Wiwin Efrizal, SST. Gizi, M.Si.Med.