Komunikasi Kesehatan dalam Kampanye Imunisasi MR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) atau yang dikenal dengan campak dan rubela yang berakhir pada tahun 2018 yang lalu, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak bisa dikatakan berhasil. Dari tujuh kabupaten/kota, hanya dua kabupaten yang dapat mencapai target yang ditentukan pemerintah (95 persen), yaitu Belitung Timur (98,27 persen) dan Belitung (95,27 persen). Untuk kabupaten lainnya, Bangka mencapai 73, 83 persen, Bangka Selatan 64,23 persen, Bangka Barat 60,25 persen, Pangkalpinang 51,44 persen, dan Bangka Tengah 40,73 persen. Secara keseluruhan, Kepulauan Bangka Belitung mencapai sekitar 67,37 persen, sedangkan rata-rata pencapaian nasional sebesar 73,15 persen. Dibandingkan dengan 28 provinsi pelaksana Kampanye ImunisasiMR Fase II, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-22. (Data Kemenkes RI). Pencapaian ini memang tidak sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu 95 persen. Bukan tanpa alasan, program kegiatan yang digadang-gadang oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini direncanakan secara maksimal satu tahun sebelumnya. Paparan kepada tenaga teknis kesehatan dan masyarakat sudah disosialisasikan pada tahun 2017.

Namun apa dikata, beberapa hari sebelum pelaksanaan tanggal 01 Agustus 2018, kabar kurang baik menyeruak. Beredar di masyarakat surat Ketua Majelis Ulama Indonesia Nomor B-904/DP-MUI/VII/2018 perihal Vaksin MR tanggal 25 Juli 2018, yang mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin MR tidak halal.

Pada tanggal 31 Juli 2018 malam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu melakukan penundaan sementara kegiatan tersebut sampai dengan Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa vaksin Measles-Rubella (MR) boleh digunakan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut disampaikan Wakil Gubernur pada saat pencanangan Kampanye Imunisasi Measles Rubella Provinsi Kepualauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah di lapangan bola SD Negeri 4 Pangkalan Baru pada tanggal 1 Agustus 2018. Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat surat Nomor 440/1745/Dinkes/2018 tanggal 01 Agustus perihal Penundaan Sementara Pelaksanaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan surat kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 440/0294/Dinkes/2018 perihal Permohonan Klarifikasi tanggal 01 Agustus 2018 yang meminta pemerintah untuk memberikan kepastian mengenai Fatwa MUI tersebut.

Selain edaran MUI tersebut, berbagai konten negatif mengenai imunisasi MR bertebaran di media sosial, misalnya, efek samping vaksin MR yang dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Penyebaran informasi melalui media sosial berpuluh kali lipat dalam hitungan menit dapat diterima oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia.

Then social media came along, giving voice to the masses with multiple venues in which to discuss their gripes, air their grievances, even send their thanks, well wishes, prais, and compliments. And suddenly every consumer became a journalist, publisher, and critic.” (Highly Recommended, Harnessing the Power of Word of Mouth and Social Media toBuild Your Brand and Your Business; 2014:24)

Tanpa dapat dibendung, konten mengenai edaran MUI dan efek samping kesehatan tersebut ditelan oleh masyarakat. Dengan kronologi seperti itu, reaksi yang timbul di berbagai kalangan masyarakat sungguh beragam. Namun, bisa dikatakan bahwa di Kepulauan Bangka Belitung, berbagai kontoversi dari berbagai pihak pun bermunculan. Tantangan terberat tidak hanya datang dari masyarakat. Berbagai penolakan tidak muncul dari masyarakat sendiri, melainkan juga dari tenaga kesehatan.

Berdasarkan aksi-reaksi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus secara cermat menjalankan komunikasi kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun berbagai strategi komunikasi untuk dapat menggugah hati masyarakat menuju perubahan perilaku dengan tujuan masyarakat nanti akhirnya menyadari dan bersedia menjalani berbagai kegiatan imunisasi measles rubella.

Menurut Wilujeng & Handaka (2017:12), komunikasi kesehatan memiliki beberapa konteks/pendekatan, yaitu komunikasi antarprobadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Dengan tujuan perubahan perilaku dari masyarakat yang menolak menjadi setuju untuk menerima pelayanan imunisasi MR, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota secara teratur melakukan komunikasi dengan puskesmas di daerahnya agar tercapai kesinambungan pesan kesehatan. Puskesmas kemudian melanjutkan pesan kesehatan ke desa/kampung, dan dari desa/kampung dikomunikasin ke masyarakat (2017:12). Hal inilah secara garis besar disebut dengan komunikasi kesehatan.

  1. Komunikasi pribadi

Salah satu teori komunikasi antar pribadi adalah symbolic interactionism. Blumern menyatakan bahwa ada tiga prinsip dasar dalam teori interaksionisme simbolik, yaitu meaning, language, dan thought. Interaksionisme simbolik menggambarkan pemikiran sebagai sebuah percakapan dengan dirinya sendiri (Wilujeng & 7Handaka, 2017:13-14). Komunikasi antarpribadi yang terjadi dalam komunikasi kesehatan bisa dipahami dengan teori ini. Misalnya, komunikasi antarpribadi antara petugas kesehatan saat melakukan kunjungan untuk pelaksanaan kegiatan Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Keluarga merupakan tempat dimana komunikasi antarpribadi paling banyak dilakukan oleh petugas kesehatan dan masyarakat.

Saat melakukan PIS-PK, petugas kesehatan puskesmas dapat melakukan penyuluhan dengan menyisipkan informasi kesehatan mengenai pentingnya imunisasi MR bagi anak usia 8 bulan hingga kurang dari 15 tahun. Komunikasi antarpribadi ini memang bisa dikatakan sangat baik karena pesan yang disampaikan tidak menemui hambatan (noise) yang terlalu berarti. Pesan bisa langsung sampai ke audiens. Namun demikian, masa kunjungan yang biasanya dilakukan pada jam kantor menyebabkan anggota keluarga tidak semua dapat menerima pesan tersebut. Ibu memang memiliki peran sentral dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada anak (2017:16). Sang ayah sebagai kepala keluarga biasanya menduduki posisi dominan dalam mengambil keputusan. Walaupun sang ibu sudah memahami pentingnya imunisasi MR, sang ayah seringkali menolak anggota keluarganya menerima pelayanan tersebut.

Keterbatasan waktu juga menjadi kendala dalam komunikasi antarpribadi. Dengan waktu yang ditentukan sekian jam, kunjungan yang dilakukan tenaga kesehatan pun terbatas sehingga pesan yang disampaikan hanya dapat diterima oleh beberapa orang.

  1. Komunikasi Kelompok

Wilujeng & Handaka (2017:16) menyebutkan bahwa salah satu teori komunikasi kelompok adalah teori pikiran kelompok (groupthink theory). Konsep penting dalam teori ini adalah kohesivitas, yaitu tingkat saling pemahaman antar individu menjadi anggota kelompok. Semakin tinggi tingkat kohesivitas kelompok, semakin tinggi pula tingkat tekanan kelompok pada individu yang menjadi anggota kelompok tersebut (Littlejohn & Foss, 2008: 241-243).

Komunikasi kelompok ini lebih efektif jika dilakukan dalam mengubah perilaku masyarakat. Petugas kesehatan melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah, sekaligus memberikan pelayanan imunisasi MR kepada siswa-siswi di sekolah tersebut.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan menggandeng pemuka masyarakat atau tokokh masyarakat, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan penyuluhan. Saat penyuluhan, orang tua siswa pun ikut diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Walaupun berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan ini tidak memerlukan inform consent atau dapat dilakukan tanpa izin orang tua, pihak Dinas Kesehatan tetap menghormati pendapat orang tua. Jadi, saat penyuluhan ke sekolah, orang tua siswa hadir mendengarkan informasi pelayanan imunisasi MR dari dua pandangan, yaitu secara medis dan agama.

Apalagi setelah MUI pusat menerbitkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa vaksin MUI yang digunakan saat ini memang tidak halal, tetapi boleh dilaksanakan karena kedaruratannya. Pemuka MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan aktif dalam mensosialisasikan Fatwa tersebut. Selain ke sekolah, penyuluhan juga diselenggarakan di pesantren dan pengajian. Dengan demikian, masyarakat dapat menyampaikan masalah yang mengganjal dan belum ‘sreg’ di hati langsung kepada pemuka agama. Umpan balik langsung dari masyarakat serta penyelesaian dari narsumber (tenaga kesehatan dan pemuka agama) ini juga mampu meminimalkan noise dalam alur komunikasi tersebut. Komunikasi kesehatan berlangsung secara efektif sehingga orang tua mengizinkan dan menyetujui anaknya untuk menerima pelayanan imunisasi MR.

Selain tokoh masyarakat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil peran langsung untuk menyukseskan program ini. Kepala daerah dan jajarannya juga terus berusaha menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan ikut turn ke sekolah dan pesantren serta ke desa/kampung. Salah satunya, Gubernur Kepulauan bangka Belitung, Erzaldi Rosman mendatangi Sekolah Dasar Negeri 21 Pangkalpinang dan berdialog langsung dengan siswa-siswi serta para orang tuanya (26/09/2018).

Beliau juga mengunjungi Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupate Bangka Barat guna menyaksikan langsung pelayanan imunisasi MR. Dukungan Ibu Gubernur sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK juga tidak kalah penting. Beliau selalu menyuarakan pentingnya imunisasi MR dalam segala event.

Bahkan, Gubernur juga menunjukkan keprihatinannya dengan mengunjungi pasien yang dideteksi mengalami kecacatan akibat rubela, salah satunya di Toboali Kabupaten Bangka Selatan (24/09/2018).

Namun demikian, walaupun sudah disusun semaksimal mungkin, penyuluhan ini tidak melulu berhasil. Perdebatan dan konflik pun sering terjadi akibat penolakan dari orang tua siswa. Bahkan, ancaman secara fisik dan nofisik pun tidak jarang dilontarkan oleh masyarakat.

Teori kohesivitas berlaku pada kedua situasi ini. Ketika sebagian besar personal dari suatu kelompok memiliki pendapat yang sama, maka pendapat tersebut akan mendominasi perubahan tingkah laku dalam kelompok tersebut. Jika sebagian orang tua suatu sekolah berpikiran positif mengenai pelayanan imunisasi MR ini, sebagian orang tua lain yang tadinya belum memiliki pilihan biasanya akan memutuskan untuk mengikuti pendapat yang dominan. Demikian juga sebaliknya, jika sebagian besar orang tua berpikiran negatif, orang tua yang lain pun akan memilih mengikuti pendapat yang terbanyak.

c.   Komunikasi Organisasi

Wilujeng & Handaka (2017:19) menjelaskan bahwa organisasi penting dalam komunikasi kesehatan karen dari sinilah produksi pesan komunikasi dimulai. Organisasi adalah institusi yang memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang lengkap untuk menjalankan proses komunikasi. Organisasi adalah komunikator yang memiliki kekuatan dan sumber daya besar untuk mendesain berbagai pesan komunikasi kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi dari lini atas hingga ke bawah. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjembatani antara pemerintah daerah dalam hal ini, kepala daerah dan jajarannya, hingga pesan komunikasi dapat sampai ke masyarakat.

Wilujeng & Handaka (2017:19) menjelaskan bahwa bila seluruh struktur dapat bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, pesan komunikasi dapat terdistribusi secara menyeluruh dan akurat. Demikian juga sebaliknya, bila organisasi tidak efektif, komunikasi akan berjalan tersendat. Peran komunikasi juga akan mengalami bias dan distorsif.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai organisasi selalu berkaitan dengan lingkungan organisasinya. Menurut Romli (2011:19), Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dalam membangun kesepahaman dalam menjalankan strategi mengubah perilaku masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat berkomunikasi dengan organisasi atau badan/instansi lain yang sekiranya dapat mendukung pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR. Sebagai contoh, pelaksanaan kegiatan ini terutama diselenggarakan di sekolah dan pondok pesantren. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi serta kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan kegitan ini di sekolah.

  1. Komunikasi Massa

Menurut Wilujeng dan Handalang (2017:25), komunikasi massa adalah komunikasi yang dalam penyampaian pesannya menggunakan media. Media tersebut bisa berupa televisi, koran,radio, majalah, tabloid, internet, media luar ruang, atau media tradisional. Sifat utama komunikasi ini adalah pesan yang bisa diproduksi secara masif. Pesan dapat mecapai sasaran yang lebih luas, pesan yang disampaiakan juga bisa lebih banyak dan cepat.

McQuails (2000:283) menjelaskan bahwa salah satu teori komunikasi massa adalah cultivation theory. Menurut teori ini, televisi/media adalah tempat sentral dalam jehidupan sehari-hari masyarkat, ia mendominasi lingkungan simbolik kita, menggantikan pesan tentang realitas untuk pengalaman pribadi dan makana lain tentang dunia. (2017: 26)

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun memanfaatkan media sebagai senjata untuk melakukan advokasi kepada masyarakat. Publikasi melalui media dapat difasilitasi karena Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki anggaran untuk kegiatan ini. Seksi Pomosi Kesehatan di bawah bidang kesehatan masyarakat memiliki tugas utama untuk memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Kegiatan promosi kesehatan menyebarluaskan segala bentuk informasi kesehatan serta melakukan pengembangan sumber daya kesehatan hingga melakukan kegiatan pemberdayaan msyarkat pada bidang kesehatan. (Promosi Kesehatan 01 Januari 2016 dalam promkes.kemkes.go.id)

Media yang pasti digunakan tentunya adalah media konservatif, yaitu melalui media cetak. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menampilkan materi kesehatan dalam berbagai surat kabar harian yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,baik dalam bentuk publikasi maupun berita. Untuk publikasi, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan anggaran yang bersumber pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memang sudah dialokasikan setiap tahun.

Untuk pemberitaan dengan media cetak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pendekatan dengan melakukan kunjungan jurnalistik serta bertemu dengan tim redaksi surat kabar harian lokal. Bersama dengan tim Kampanye Imunisasi MR, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyempatkan berkunjung ke SKH BangkaPos  dan SKH Rakyat Pos.

Tim promosi kesehatan juga menyebarkan informasi melalui brosur dan leaflet yang dapat dibagikan ketika kegiatan penyuluhan dan pertemuan. Melalui desain yang menarik dan informasi yang tepat sasaran, diharapkan dapat menggugah sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat.

Untuk menembus masyarakat digital, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyebarkan informasi melalui iklan sembulan (pop-up advertisement), yaitu jendela iklan yang biasanya muncul tiba-tiba jika mengunjungi suatu hamanan web. Biasanya iklan ini tidak diperlukan dan harus disingkirkan agartidak mengganggu proses berselancar di web. Karena biaya yang cukup besar, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memasang iklan sembulan di Bangka Pos online selama satu bulan.

 

Demikian strategi yang disusun Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui komunikasi kesehatan. Proses komunikasi harus berfokus pada dampak kesehatan pada masyarakat karena risiko terjadinya hal yang tidak diingankan lebih rentan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang lebih banyak digunakan adalah komunikasi massa, dengan mengolaborasikan antara media konservatif dan media digital. Memang hal ini masih belum maksimal dilaksanakan karena belum matangnya persiapan saat terjadi kasus luar biasa yang tidak diinginkan dan adanya batasan waktu dan sumber daya sehingga tidak leluasa untuk mengatur langkah komunikasi yang strategis.

Harapan ke depan, dengan pengalaman ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan dapat lebih cermat dan cepat dalam menjalankan strategi komunikasi kesehatan yang dapat menuju perubahan perilaku masyarakat yang lebih baik.

 

Pustaka:

Pasolong, Harbani. Metode Penelitian Administrasi Publik. 2012. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Rand, Paul M. Highly Recommended. Harnessing the Power of Word and Social Media to Build Your Brand and Your Business. 2013. Amerika Serikat: McGraw-Hill Education.

Romli, Khomsarial. Komunikasi Massa. 2016. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

__________. Komunikasi Organisasi Lengkap. 2011. Jakarta: PT Grasindo.

Wilujeng, Catur Saptaning & Handaka, Tatag. Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar. 2017. Malang: UBPress.

Penulis: 
Adinda Chandralela | Pranata Humas Muda
Sumber: 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tags: 
komunikasi kesehatan

Artikel

28/01/2019 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
31/12/2018 | Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
21/11/2018 | Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
16/10/2018 | Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
31/12/2018 | Zulfikri Tabrani, SKM | Pembimbing Kesehatan Kerja Muda
27/01/2017 | Muhammad Erisco Nurrahman