PANGKALPINANG – Sebagai bentuk komitmen dalam menangani stunting, terutama mencegah dan menurunkan kasus stunting, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk tim khusus, yang diketuai oleh wakil gubernur. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat membuka Pertemuan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan di Hotel Swiss Bell. (27/11/2019)
“Tim penurunan stunting ini sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang terkoordinasi melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait,” jelas Mulyono.
Untuk memastikan keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan aksi integrasi tersebut, lanjut Mulyono, tim sebaiknya menyusun jadwal kerja serta memasukkan agenda pemantauan kemajuan pelaksanaan aksi integrasi pada rapat koordinasi reguler.
“Manfaatkan media sosial atau sarana lainnya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Tugaskan tim teknis pelaksana untuk melaporkan kemajuan tindak lanjut sesuai kebutuhan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Mulyono menambahkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. “Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8 persen atau sekitar tujuh juta balita menderita stunting,” ungkap Mulyono.
“Prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil Riskesdas 2018 sebesar 23,37 persen. Dan ini menurun dibandingkan dengan Riskesdas 2013, yaitu dari 28,66 persen. Kabupaten dengan stunting tertinggi berdasarkan Riskesdas 2018 adalah Kabupaten Bangka Barat, yaitu 33,27 persen,” jelasnya.
“Upaya penurunan stunting akan lebih efektif jika dilakukan secara terintegrasi atau terpadu, meliputi intervensi gizi spesifik dan sensitif,” tegas Mulyono.
Sementara Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bahuri menjelaskan bahwa penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindar dampak jangka panjang yang merugi. “Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi. Faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan, khususnya akses terhadap pangan bergizi. Lingkungan sosial juga berpengaruh, terutama terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak. Tidak lepas juga kesehatan lingkungan, yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi,” tuturnya.
Menurutnya, untuk mencapainya, perlu dilakukan aksi konvergensi program percepatan pencegahan stunting. “Hal ini bertujuan untuk menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis data dan informasi guna meningkatkan kesesuaian pengalokasian program kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan intervensi,” jelasnya.
”Semoga pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk membahas kemajuan pencapaian pelaksanaan konvergensi penanganan stunting di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mendiskusikan kendala serta mengupayakan permasalahan yang ada,” harap Bahuri.
Adapun tim pusat yang terlibat antara lain dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda III Direktorat Jenderal Bangsa Kementerian Dalam Negeri, Badan Litbang Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dan Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan.
