Kadin: Pembiayaan Kesehatan Harus Berkesinambungan

PANGKALPINANG - Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu ada pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk menyediakan kesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Demikian dikatakan oleh Mulyono Susanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat membuka Pertemuan Penyusunan Sipermon dan e-planning Program Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Lainnya di Wilayah Binaannya. (16/03/2017)

“Sistem perencanaan dan pengusulan anggaran saat ini berbasis sistem elektronik terpadu yang diawali dengan munculnya e-planning. Aplikasi e-planning 2017 versi 7 yang diperbarui oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terutama untuk terintegrasinya pengusulan dana alokasi khusus (DAK),” ungkapnya.

Beliau menjelaskan bahwa sistem perencanaan elektronik (e-planning) yang merupakan sistem perencanaan berbasis elektronik yang selalu dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan rumah sakit dan puskesmas. “e-planning adalah sistem perencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan dan monitoring evaluasi (sipermon). Terdapat juga aplikasi SIRS online, e-monev, aplikasi sarana prasarana dan peralatan kesehatan (aspak), serta e-renstra. Tujuan integrasi ini untuk memperkuat data dan informasi; meningkatkan pelaporan rumah sakit (SIRS), pemanfaatan monitoring dan evaluasi, sarana prasarana dan alat kesehatan, rencana dan strategis; dan membuat perencanaan yang berbasis kondisi real dan hasil monev. Dengan demikian,  kegiatan dana APBN dapat termonitor seluruhnya,” jelasnya.

Menurutnya, penganggaran berbasis sistem elektronik ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan dan penganggaraan di lingkungan Direkrotrat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Melalui sistem ini, usulan daerah dapat diinventarisasi dengan baik dan daerah pun dapat memonitor usulannya. “Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai peran yang jelas, terutama dalam memberikan rekomendasi dan skala prioritas daerah mana yang layak untuk menerima anggaran dari pusat untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di daerahnya,” tuturnya.

Saat mengisi materi Pemanfaaatan Data SIRS,  Kuncoro Ngudi Siswanto, Kementerian kesehatan Republik Indonesia, menegaskan bahwa syarat untuk mengajukan anggaran adalah melaporkan kewajiban. Provinsi tidak akan dapat meneruskan usulan satker yang tidak melaporkan kegiatannya melalui SIRS, e-Monev, ASPAK,  dan e-Renstra. “SIRS merupakan bagian dari sipermon sehingga rumah sakit wajib mengirimkan pelaporan SIRS agar rumah sakit dapat mengisi e-planning. Semua Rekapitulasi Laporan (RL) harus dikirimkan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sipermon, hanya beberapa RL yang harus segera dikirimkan (RL Prioritas),” jelasnya. (17/03/2017)

Kuncoro juga menjabarkan mekanisme mekanisme pengisian SIRS. “Rumah Sakit mengisi setiap template RL 1.1 – RL 5.4 dalam bentuk Microsoft Excel 1997 – 2003 (.xls) yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan database SIRS. Kemudian, melakukan impor data template RL ke dalam aplikasi SIRS Online.  Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kemudian, data RL diolah oleh Kemenkes, lalu disajikan.

Mulyono berharap dengan berlakunya sistem ini, perencanaan akan lebih akuntabel dan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan karena proses penyusunan mempertimbangkan pemanfaatan aset yang dimiliki selama ini, baik berupa SDM, alat kesehatan, maupun sarana-prasarana lainnya, serta pencapaian kegiatan di tahun sebelumnya. (ACH)

Sumber: 
Bidang Pelayanan Kesehatan
Penulis: 
Adinda Chandralela
Tags: 
Pelayanan kesehatan; pembangunan kesehatan; sipermon; e-planning

Berita

12/01/2018 | Bidang Pelayanan Keseha...
12/01/2018 | Humas Dinas Kesehatan P...
10/01/2018 | Dinas Kesehatan Provins...
24/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
12/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
12/10/2017 | Bidang Kesehatan Masyar...
12/10/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...
19/09/2017 | Humas Dinas Kesehatan P...