Dinkes Babel Susun Rencana Kebutuhan Obat 2020

PANGKALPINANG – Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menyusun perencanaan kebutuhan obat untuk tahun 2020. Tidak hanya dilakukan untuk pelayanan kesehatan dasar saja, tetapi juga perlu adanya koordinasi yang melibatkan pengelola lintas program kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulyono Susanto dalam rilis pramas (20/02/2019).

“Untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan vaksin, termasuk menjaga kualitasnya di fasilitas pelayanan kesehatan, diperlukan penguatan manajemen pengelolaan obat dan vaksin di setiap tingkat pemerintahan dan fasilitas kesehatan. Hal ini sudah dibahas dalam  Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” jelas Mulyono.

“Diperlukan data kebutuhan obat dan data pendukung yang ada di pengelola program tingkat kabupaten/kota sebagai akan didapat data kebutuhan obat PKD dan obat program se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nantinya, data tersebut akan disampaikan ke tingkat pusat sebagai data kebutuhan obat secara nasional,” ujarnya.

Menurut Mulyono, penyediaan dan pengelolaan anggaran pengadaan obat esensial bagi masyarakat yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat pun beralih ke pemerintah daerah. “Namun, pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk menyediakan obat program kesehatan dan persediaan penyanggah serta menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat,” jelasnya.

Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Azwani, menjelaskan bahwa saat ini, dengan adanya e-katalog, pemesanan obat dilakukan melalui sistem lelang secara mandiri oleh badan layanan kesehatan dan dapat diakses secara online di internet.

“Melalui sistem ini, unit pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit tingkat kabupaten/kota dan provinsi dapat mempersiapkan dahulu rencana kebutuhan obat untuk satu tahun sebelumnya. Dengan begini, industri farmasi bisa melakukan persiapan dengan matang dan harga obat menjadi lebih murah,” katanya.

Harapan kita ke depan, lanjut Azwani, agar kabupaten/kota maupun provinsi dapat membuat perencanaan kebutuhan obat yang baik dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: 
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Adinda Chandralela
Bidang Informasi: 
Dinkes

Berita

27/03/2019 | Bidang Sumber Daya Kese...
27/03/2019 | Bidang Pencegahan dan P...
20/03/2019 | Bidang Pencegahan dan P...
28/02/2019 | Bidang Pencegahan dan P...
18/12/2018 | Dinas Kesehatan Provins...
21/11/2018 | Dinas Kesehatan Provins...
15/11/2018 | Dinas Kesehatan Provins...
24/09/2018 | Dinas Kesehatan Provins...
24/08/2018 | Dinas Kesehatan Provins...